Operasi Militer Dinilai Lebih Baik Atasi Perompak Somalia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat hubungan internasional Bima Arya Sugiharto menilai pemerintah lebih baik menempuh langkah militer untuk mengatasi perompak Somalia yang membajak kapal Sinar Kudus. "Yang cepat dan taktis itu lebih penting," ujar Bima, di Jakarta, Rabu (20/4).
Pemerintah semestinya mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan 20 warga Indonesia, awak kapal Sinar Kudus, yang saat ini tengah disandera perompak tersebut. "Jangan sampai mengarah pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah," ujarnya.

Opsi militer dianggap lebih tepat dibanding membayar tebusan yang diminta perompak, untuk menegaskan harkat, martabat, dan harga diri bangsa. Hal itu juga untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. "Jangan main-main dengan Indonesia, nanti diserang," ujarnya. "Masak pakai negosiasi, kita kan punya militer yang kuat, buktikanlah untuk menyelamatkan warganya,"

Namun, Bima menghargai apa pun opsi yang akan diambil pemerintah. Sebab, kedua opsi, baik operasi militer maupun membayar tebusan, memiliki konsekuensi masing-masing. "(Operasi) militer memang bakal ada korban. Tapi, long therm-nya tidak akan terulangi kembali," kata politisi asal PAN itu. Sedangkan jika memilih untuk membayar tebusan, "Mereka bakal seenaknya."

Bima juga memberikan 3 masukan kepada pemerintah sebagai upaya pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Pertama, mengidentifikasi hotspot. Kedua, memetakan lokasi mana saja yang kerap terjadi kasus perompakan. Ketiga, harus ada prosedur tetap yang dimiliki pemerintah untuk menanggulangi kejadian serupa. "Jangan sampai Deplu (Kementerian Luar Negeri)-nya ke mana, Dephan (Kementerian Pertahanan)-nya ke mana," ujarnya lagi.

Saat ini, pemerintah sudah menyiapkan 2 opsi untuk membebaskan para awak kapal Sinar Kudus. Opsi yang diprioritaskan adalah membayar tebusan yang diminta perompak, serta opsi kedua dengan operasi militer. "Keduanya itu pasti sudah ada prosedurnya," katanya.

JAYADI SUPRIADIN
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/20/brk,20110420-328892,id.html